51 Warga Lamongan Telah Mencantumkan Aliran Kepercayaan di KTP

  • Whatsapp

Lamongan – Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang aturan pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lamongan telah mencatatkan setidaknya 51 warga Lamongan yang mencantumkan aliran kepercayaan dalam Kartu Tanda Kependudukan (KTP) mereka.

Kepala Disdukcapil Lamongan, Sugeng Widodo mengatakan, sejak diberlakukannya aturan pencatatan perkawinan ini pada akhir Juli lalu, pihaknya telah mencatat 51 warga Lamongan yang sudah mencantumkan aliran kepercayaan dalam KTP mereka. “Sejak ada aturan itu, tercatat ada 51 warga Lamongan yang sudah mencantumkan aliran kepercayaan dalam KTP mereka,” terang Sugeng Widodo pada wartawan di kantornya, Jalan Veteran Lamongan, Senin (5/8/2019).

Read More

Dikatakan oleh Sugeng, di Kabupaten Lamongan memang terdapat delapan macam aliran kepercayaan yang dianut.

Sugeng menyebutkan, dari data yang ada di Pemkab Lamongan, setidaknya ada 8 aliran kepercayaan ada di Lamongan. Ke 8 aliran kepercayaan tersebut, kata Sugeng, diantaranya adalah Persatuan Sapta Darma, Pamekas, Kaweruh Sedulur Sejati, Kapribaden, Sapta Darma Indonesia, Murititomo Waskito Tunggal, Rasi-yaskum serta Hayuningrat. Hanya saja, kata Sugeng, meski ada banyak aliran kepercayaan tapi yang tercantum di KTP hanya Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa saja tanpa embel-embel alirannya. “Yang dicantumkan di KTP adalah Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa,” tandasnya.

Lebih jauh, Sugeng menjelaskan, syarat untuk memasukkan aliran kepercayaan di KTP sebenarnya cukup mudah. Syaratnya, lanjut Sugeng, yaitu dengan membawa surat rekomendasi dari ketua aliran kepercayaan masing-masing untuk diajukan ke Kantor Dispendukcapil Lamongan. “Persyaratannya, harus punya rekomendasi atau persetujuan dari ketua aliran kepercayaan,” terang Sugeng.

Seperti diketahui, pada 23 Juli lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken aturan tentang pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan. Pencatatan administrasi pernikahan bagi mereka yang bukan penganut agama yang diakui di Indonesia pun diresmikan. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Related posts