Suarakan Penolakan RUU Pertanahan, Mahasiswa Lamongan Turun Jalan

  • Whatsapp

Lamongan – Gelombang unjukrasa juga dirasakan Lamongan. Setelah petani Lamongan berunjukrasa peringati Hari Tani, giliran gabungan mahasiswa Lamongan juga berunjukrasa. Kali ini, para mahasiswa Lamongan menyuarakan penolakan mereka terhadap RUU Pertanahan.

Aksi ratusan mahasiswa Lamongan yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lamongan (Amdal) ini juga mendesak anggota DPRD Lamongan untuk menandatangani pernyataan sikap yang diajukan oleh para mahasiswa. Para mahasiswa yang berunjukrasa ini merupakan gabungan dari berbagai organisasi mahasiswa diantaranya GMNI, PMII dan HMI Lamongan. “Kami menolak RUU tentang pertanahan yang akan mempersempit lahan pertanian,” kata salah seorang korlap aksi, Syamsudin Abdillah dalam orasinya.

Read More

Aksi yang mereka mulai dengan mendatangi kantor Bupati Lamongan ini di Jalan KH Ahmad Dahlan. Mahasiswa hanya berorasi menyuarakan tuntutan mereka karena tak ada satupun pejabat di lingkungan Pemkab Lamongan menemui pengunjukrasa. “Amdal menolak RUU Pertanahan yang berpotensi mengkriminalisasi rakyat dan petani,” teriak Syamsudin Abdillah.

Usai berorasi di depan kantor Bupati Lamongan, mahasiswa kemudian melanjutkan aksinya dengan menggelar longmarch ke kantor DPRD Lamongan di Jalan Basuki Rahmat. Di depan pintu gerbang DPRD Lamongan, ratusan mahasiswa Lamongan ini kemudian melanjutkan orasinya dan membacakana tuntutan mereka. “Pemerintah daerah harus mampu memfungsikan dan melaksanakan Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sehingga petani tidak lagi mengalami kerugian atas kurangnya fasilitas dari pemerintah,” tandasnya.

Berbeda dengan aksi yang dilakukan petani yang ditemui oleh ketua DPRD Lamongan, Abdul Ghofur bersama sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Pertanian, aksi mahasiswa ini hanya ditemui oleh 2 anggota DPRD Lamongan, yaitu Burhanuddin dan Imam Fadeli. Mereka mendesak pimpinan dan anggota DPRD Lamongan mengakomodir tuntutan mereka dengan membubuhkan tanda tangan di pernyataan sikap para mahasiswa. “Tuntutan kami adalah mengaktifkan Perda Nomor 12 tahun 2015, yang kedua terkait RTRW Lamongan yang sudah disahkan harus dijalankan, yang ketiga adalah penolakan kami terhadap RUU pertanahan,” tegasnya.

Di hadapan massa mahasiswa, anggota DPRD Lamongan berjanji akan mengakomodir tuntutan para mahasiwa. “Kami mengakomodir tuntutan Amdal (Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lamongan) untuk menolak RUU Pertanahan yang berpotensi mengkriminalisasi rakyat dan petani, dan juga sepakat dengan tuntutan mahasiswa,” kata Burhanudin di hadapan massa.

Usai melihat anggota DPRD Lamongan membubuhkan tanda tangan di pernyataan sikapnya, ratusan mahasiswa ini kemudian membubarkan diri dalam kawalan ketat petugas kepolisian Lamongan.

Related posts