Tagih Komitmen IPHPS, Petani Hutan Ancam Turun Jalan

  • Whatsapp

Lamongan – Momen Peringatan Hari Tani Nasional, petani hutan Lamongan menagih janji. Masyarakat Petani Hutan Kabupaten Lamongan menagih janji dan komitmen KLHK dan Presiden untuk segera memberikan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial IPHPS.

Ketua DPC Masyarakat Pemerhati Pangan (Mappan) Lamongan, Sonny Andi Akhmad mengatakan, perhutanan sosial adalah kebijakan Presiden Jokowi yang memberikan akses legal berupa SK ijin bagi petani penggarap hutan untuk memanfaatkan hutan negara. Sebelum adanya program perhutanan sosial, kata Sonny, petani penggarap di kawasan hutan negara yang dikelola Perum Perhutani tidak memiliki kepastian hukum pemanfaatan. “Kami, Masyarakat Pemerhati Pangan (Mappan) Lamongan membantu program nawacita Jokowi dalam hal sosialisasi ke bawah dan membantu masyarakat desa hutan di Lamongan untuk mengajukan Program Perhutanan Sosial dalam bentuk pengajuan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) sesuai dengan P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang IPHPS,” kata Sonny dalam perbincangannya dengan wartawan di Lamongan, Senin (23/9/2019).

Read More

Dikatakan oleh Sonny, dalam perjalanannya, kenyataan di lapangan menuai banyak penolakan dari Perum Perhutani KPH Mojokerto melalui pejabat di bawahnya, baik berupa ancaman maupun hasutan yang disampaikan kepada masyarakat. Bahkan BKPH Ngimbang mengeluarkan Surat Edaran yang ‘hanya’ dibacakan oleh KRPH (mandor) yang isinya adalah penggalan-penggalan pasal dalam P.39 yang diterjemahkan secara bebas dan tidak rasional. IPHPS dianggap lebih mencekik warga dari pada skema sebelumnya.
Hal lain yang harus diperhatian adalah upaya dari KRPH (Mandor) yang tidak jarang mengumpulkan warga atau berbicara secara langsung kepada warga untuk mengintimidasi, menghasut, dan ‘menggembosi’ terhadap IPHPS yang dianggap tidak akan berhasil dengan bersenjatakan Surat Edaran BPKP Ngimbang.

Hingga saat ini, lanjut Sonny, pihaknya bersama masyarakat petani hutan telah mengajukan 19 pengajuan IPHPS, yakni 6 Gapoktan dan 13 Poktan dengan jumlah total luas lahan 9.737 hektar dan 4.850 petani pengaju. Dalam prosesnya, ungkap Sonny, telah ada 15 Gapoktan dan Poktan dalam proses verifikasi, baik verifikasi administrasi, verifikasi subyek dan verifikasi obyek. “Secara umum, Mappan Lamongan telah mensosialisasikan P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 TENTANG IPHPS sejak 24 Mei 2019 dan sejak saat itu kami terus bergerak untuk mensosialisaikan IPHPS dari desa hutan satu ke desa hutan yang lain antar-kecamatan di Lamongan,” tandasnya.

Dengan momentum diperingatinya Hari Tani Nasional Tahun 2019 ini, lanjut Sonny, Mappan Lamongan, DPW Gema PS Indonesia Jawa Timur dan masyarakat petani hutan Lamongan menagih janji dan komitmen KLHK dan Presiden untuk segera memberikan IPHPS. Presiden, terang ketua DPC Gema PS Indonesia Indonesia Miftachul Rochiem, menaruh perhatian besar pada petani seperti tertuang dalam Nawacita. “Kita lihat lagi kedaulatan pangan yang jadi gema di mana-mana. Presiden menyatakan akan mendatangi para petani secara langsung dan merayakan Hari Tani Nasional bersama,” tukasnya.

Lalu apa yang akan dilakukan oleh petani hutan ini jika tuntutan mereka tidak dipenuhi? Masyarakat petani hutan, terang Mifta, memberi batas waktu hingga akhir oktober dan mengancam akan datang ke istana negara. “Jika tuntutan ini tidak segera ditindaklanjuiti oleh KLHK hingga akhir Oktober 2019, maka kami akan menagih janji Nawacita Jokowi secara langsung di depan Istana Presiden,” tandasnya.

Related posts